Daftar Dokumen.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

No. Nama Informasi View

Setiap Badan Publik wajib menyediakan informasi setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas :

1. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
2. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
3. Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
4. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan
5. Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik
6. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
8. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan
9. Data perbendaharaan atau inventaris
10. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik
11.  Agenda kerja pimpinan satuan kerja
12. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya
13. Jumlah jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya
14. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
15. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan
16. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KIP
17. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
18. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum